Postingan

Menampilkan postingan dengan label NU

PAI: Trilogi Ukhuwah di Kelas, Satu Studi Kasus dan Penjelasan Ketua Umum PBNU

Gambar
Tulisan ini adalah ringkasan jurnal dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Saya membaca artikel lengkapnya dan satu berita NU Online yang memuat penjelasan Ketua Umum PBNU. Karena itu, tulisan ini memperlihatkan bagaimana konsep dari NU dipakai di kelas dan bagaimana NU sendiri memaknainya, dan bukan penilaian pihak luar. Pada tulisan 3 November kita bertemu trilogi ukhuwah yang dirumuskan KH Achmad Shiddiq (tahun 1987 menurut penuturan Syeirazi yang dikutip Pikri dkk., 2021). Kali ini kita melihat dua hal: bagaimana konsep itu diterapkan dalam sebuah kelas, dan bagaimana Ketua Umum PBNU menjelaskan urutan logisnya. Tiga ukhuwah Menurut NU Online (Triono, 2023), trilogi ukhuwah mencakup ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), yang berasal dari pemikiran KH Ahmad Shiddiq, Rais 'Aam PBNU 1984-1991. Cara Ketua Umum PBNU memaknai urutannya Dalam berita yang...

Konsep: Muktamar NU 1936, Darul Islam atau Darus Salam?

Gambar
Tulisan ini adalah pengantar konsep dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Sumbernya berasal dari lingkungan NU, jadi ini menunjukkan bagaimana tulisan-tulisan NU menjelaskan keputusan Muktamar 1936, bukan penilaian pihak luar. Saya juga memakai tulisan ini untuk memperjelas informasi di tulisan 3 November. Pada tulisan 3 November, berdasarkan penuturan seorang tokoh NU yang dikutip peneliti, Muktamar NU 1936 di Banjarmasin disebut menetapkan Nusantara sebagai Darus Salam . Setelah itu saya membaca sumber lain dari lingkungan NU yang mengutip teks keputusan itu dan memakai istilah berbeda. Tulisan ini menyandingkan keduanya. Sebutan pertama: Negara Islam (darul Islam) Menurut kolumnis NU Online Nur Khalik Ridwan (2016), Muktamar NU 1936 memiliki keputusan berjudul "Apakah nama negara kita Indonesia, negara Islam". Ia mengutip isinya: Indonesia dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun kemudian direbut penjajah Belanda...

Ringkasan Bacaan: NU dan Pancasila, Dulu dan Kini

Gambar
Tulisan ini adalah ringkasan bacaan dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Yang saya ringkas adalah sebuah esai analitis dari pusat studi agama di perguruan tinggi, bukan artikel jurnal, dan saya membaca teks lengkapnya. Seri ini berfokus pada penilaian NU, tetapi esai ini juga memuat analisis dari luar, sehingga bisa menjadi pembanding. Pada tulisan 3 November, kita membaca lintasan sikap kebangsaan NU menurut penuturan seorang tokoh NU. Kali ini kita membaca esai Fachrudin (2017) dari CRCS UGM yang menelusuri hubungan NU dan Pancasila dari masa perumusan sampai pascareformasi. Penulisnya menyatakan bahwa sebagian besar data sejarahnya diambil dari disertasi Faisal Ismail (1995) di Universitas McGill. Identitas bacaan Fachrudin, A. A. (2017, 23 Oktober). NU dan Pancasila: Dulu dan kini . CRCS UGM. Kategori Perspective. Alur yang dipaparkan esai Masa perumusan (1945). Di sidang BPUPK, perwakilan NU, Kiai Wachid Hasjim, ingin mempertahankan "tujuh kata...

Telaah dari Dalam Forum Bahtsul Masail NU: Keyakinan, Pernyataan, dan Status Warga Negara

Gambar
Tulisan ini adalah telaah dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Sumbernya adalah dua tulisan dari lingkungan bahtsul masail NU: penjelasan seorang perumus keputusan dan artikel jurnal oleh seorang peserta forum. Karena keduanya berasal dari dalam NU, tulisan ini menunjukkan bagaimana NU menjelaskan keputusannya sendiri, bukan penilaian pihak luar. Pada tulisan sebelumnya kita melihat bahwa keputusan Munas NU 2019 sering dijelaskan sebagai persoalan status kewarganegaraan, bukan akidah. Kali ini kita membaca langsung penjelasan dari dalam forum bahtsul masail: apa yang sebenarnya ditanyakan, bagaimana perumusnya membedakan keyakinan dan pernyataan, dan bagaimana seorang peserta forum menguraikan alasannya. Yang ditanyakan dan yang diputuskan Menurut NU Online (2019), forum Bahtsul Masail Maudluiyah di Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar membahas pertanyaan tentang status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para kiai menyepakati bahwa ...

Konsep: Tahqiqul Manath, Memeriksa Objek Hukum sebelum Menerapkan Konsep Fikih

Gambar
Tulisan ini adalah pengantar konsep dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Ia merangkum penjelasan seorang kolumnis NU Online dan abstrak sebuah disertasi, dan keduanya berasal dari lingkungan yang memandang positif keputusan Munas NU 2019. Pandangan lain tentang keputusan itu bisa dibaca di sumber-sumber lain. Pada tulisan pekan lalu kita melihat bahwa keputusan Munas NU 2019 tentang status non-Muslim dijelaskan penulis NU sebagai perbedaan dalam tahqiqul manath , bukan perbedaan konsep fikih. Tulisan ini membahas istilah itu lebih pelan-pelan. Apa itu tahqiqul manath? Dalam disertasinya, Syakur (2023) menyebut keputusan Munas NU 2019 sebagai penerapan konsep fikih dengan metode tahqiq al-manath , yaitu pemeriksaan terhadap objek hukum. Dengan kata lain, setelah sebuah konsep fikih ada, pertanyaan berikutnya adalah: apakah kasus atau objek yang sedang dibahas memang memenuhi definisi konsep itu? Contoh dalam keputusan Munas 2019 Muzammil (2022) menjelaskannya lewa...