Ringkasan Bacaan: NU dan Pancasila, Dulu dan Kini
Tulisan ini adalah ringkasan bacaan dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Yang saya ringkas adalah sebuah esai analitis dari pusat studi agama di perguruan tinggi, bukan artikel jurnal, dan saya membaca teks lengkapnya. Seri ini berfokus pada penilaian NU, tetapi esai ini juga memuat analisis dari luar, sehingga bisa menjadi pembanding.
Pada tulisan 3 November, kita membaca lintasan sikap kebangsaan NU menurut penuturan seorang tokoh NU. Kali ini kita membaca esai Fachrudin (2017) dari CRCS UGM yang menelusuri hubungan NU dan Pancasila dari masa perumusan sampai pascareformasi. Penulisnya menyatakan bahwa sebagian besar data sejarahnya diambil dari disertasi Faisal Ismail (1995) di Universitas McGill.
Identitas bacaan
Fachrudin, A. A. (2017, 23 Oktober). NU dan Pancasila: Dulu dan kini. CRCS UGM. Kategori Perspective.
Alur yang dipaparkan esai
- Masa perumusan (1945). Di sidang BPUPK, perwakilan NU, Kiai Wachid Hasjim, ingin mempertahankan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta dan mengusulkan agar presiden harus Muslim. Tujuh kata itu kemudian dicoret pada 18 Agustus 1945.
- Masa Orde Lama. Di Konstituante, NU bersama Masyumi berada di kelompok yang mengadvokasi Islam sebagai dasar negara. Dua perwakilan NU saat itu menyebut rumusan Pancasila sebagai "rumusan kosong" atau kabur. Konstituante buntu dan dibubarkan lewat dekret presiden 5 Juli 1959.
- Masa Orde Baru. Rezim memfusikan partai Islam, termasuk NU, ke dalam PPP. Pada 1970-an, tokoh NU Kiai Bisri Syansuri menentang penerapan P4 dan PPP walk out dalam Sidang Umum MPR 1978.
- Perubahan sikap di 1980-an. Setelah rezim mengumumkan asas tunggal Pancasila, NU beralih dari konfrontasi ke kompromi. Penerimaan itu dideklarasikan resmi pada Muktamar ke-27 di Situbondo (1984), bersama keputusan kembali ke Khittah 1926 dan keluar dari politik praktis. Menurut esai ini, NU menjadi ormas Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasi.
- Pascareformasi. Penulis menggambarkan NU sebagai salah satu pendukung kuat Pancasila, dengan beberapa tokohnya duduk sebagai pengarah di lembaga pembinaan ideologi Pancasila saat itu.
Dua cara membaca perubahan itu
Esai ini menyoroti pertanyaan yang membuat para analis berbeda: apakah perubahan sikap NU itu ideologis atau pragmatis?
- Penjelasan dari dalam. Menurut Gus Dur, seperti dikutip penulis, fikih tidak hanya membagi dunia menjadi darul Islam dan darul harb, tetapi ada alternatif ketiga, yaitu darus-shulh, negeri tempat umat Islam dapat hidup damai dan menjalankan agamanya meski tidak diatur dengan hukum Islam. Negara Pancasila adalah contohnya. Gus Dur juga mengutip kaidah fikih tentang tidak meninggalkan seluruhnya bila tidak semua dapat diwujudkan.
- Penjelasan sebagian analis. Menurut sebagian analis, keputusan itu lebih dipengaruhi konfigurasi politik: asas tunggal dipaksakan Orde Baru dan hubungan NU dengan PPP retak. Dalam pandangan ini, tanpa pemaksaan itu NU kemungkinan belum menerima Pancasila.
Penulis sendiri menyatakan belum sepenuhnya puas dengan penjelasan Gus Dur, dan mempertanyakan mengapa argumen seperti itu tidak muncul sejak masa perumusan dan Konstituante. Namun ia juga mencatat bahwa terlepas dari motifnya, sikap rezim terhadap umat Islam melunak sejak pertengahan 1980-an.
Catatan sebagai pembaca kritis
- Ini esai, bukan artikel jurnal. Esai itu dimuat di kategori Perspective milik sebuah pusat studi, ditulis oleh seorang alumnus dan staf, dan belum tentu melalui penelaahan sejawat.
- Penulis banyak bersandar pada satu disertasi tahun 1995, yang belum saya baca. Karena itu saya tidak bisa memastikan keakuratan setiap rincian sejarahnya.
- Ada perbedaan dengan sumber NU soal tahun. Esai ini menyebut penerimaan Pancasila pada Munas 1982, sedangkan tulisan-tulisan NU Online yang saya temui menyebut Munas Alim Ulama 1983 di Situbondo dan Muktamar 1984. Pembaca perlu mencocokkan ke dokumen aslinya.
- Narasinya berbeda dengan narasi di tulisan 3 November. Penuturan tokoh NU di sana menekankan kesinambungan sejak 1936 dan 1945, sedangkan esai ini menekankan bahwa NU pernah menginginkan Islam sebagai dasar negara dan sikapnya berubah di 1980-an. Dua narasi itu berbeda dalam penekanan, dan saya tidak menilai mana yang lebih tepat.
- Sebagian kalimat bersifat tafsiran penulis. Misalnya penilaian bahwa NU "tampaknya" memaknai Pancasila sebagai penjaga kebinekaan dan instrumen menghadapi ormas yang dianggap subversif, serta kekecewaannya pada penjelasan Gus Dur. Itu pendapat penulis, dan "sebagian analis" yang ia sebut tidak diidentifikasi satu per satu.
