Konsep: Muktamar NU 1936, Darul Islam atau Darus Salam?

Dua sebutan dalam sumber NU untuk Muktamar 1936: teks keputusan yang dikutip menyebut negara Islam (darul Islam), penuturan lain menyebut Darus Salam, dan penjelasan KH Achmad Siddiq bahwa istilah itu bukan sistem politik.


Tulisan ini adalah pengantar konsep dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Sumbernya berasal dari lingkungan NU, jadi ini menunjukkan bagaimana tulisan-tulisan NU menjelaskan keputusan Muktamar 1936, bukan penilaian pihak luar. Saya juga memakai tulisan ini untuk memperjelas informasi di tulisan 3 November.

Pada tulisan 3 November, berdasarkan penuturan seorang tokoh NU yang dikutip peneliti, Muktamar NU 1936 di Banjarmasin disebut menetapkan Nusantara sebagai Darus Salam. Setelah itu saya membaca sumber lain dari lingkungan NU yang mengutip teks keputusan itu dan memakai istilah berbeda. Tulisan ini menyandingkan keduanya.

Sebutan pertama: Negara Islam (darul Islam)

Menurut kolumnis NU Online Nur Khalik Ridwan (2016), Muktamar NU 1936 memiliki keputusan berjudul "Apakah nama negara kita Indonesia, negara Islam". Ia mengutip isinya: Indonesia dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun kemudian direbut penjajah Belanda, nama itu tetap, sebagaimana keterangan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang menyatakan bahwa suatu kawasan yang pernah dikuasai Muslim tetap berstatus darul Islam walau kemudian dikuasai penjajah. Keputusan itu menyebut Batavia dan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) sebagai darul Islam. Ridwan mencantumkan tanggal keputusan 19 Juli 1936. Satu tulisan NU Online lain yang saya lihat sekilas mencantumkan 19 Juni, jadi tanggalnya perlu diperiksa ke dokumen asli.

Penjelasan KH Achmad Siddiq

Ridwan (2016) juga mengutip penjelasan KH Achmad Siddiq dari buku Piagam Kebangsaan (halaman 52):

  • Kata darul Islam dalam keputusan itu bukan sistem politik ketatanegaraan, melainkan istilah keagamaan yang lebih tepat diterjemahkan sebagai "wilayah Islam".
  • Motif utamanya adalah akibat hukumnya. Di wilayah Islam, jenazah yang identitasnya tidak jelas harus diperlakukan sebagai Muslim, dan semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat.
  • Meskipun demikian, NU menolak ikut milisi Hindia Belanda karena membantu penjajah dinilai haram.

Ridwan menambahkan bahwa bentuk sistem politik tidak ditentukan dalam keputusan itu. Pilihan bentuk republik kemudian disetujui dalam musyawarah dan diterima NU, sedangkan gagasan negara Islam sebagai sistem ketatanegaraan tidak mencapai mufakat.

Sebutan kedua: Darus Salam

Dalam penuturan M. Kholid Syeirazi yang dikutip Pikri dkk. (2021), keputusan di Banjarmasin itu menetapkan Nusantara sebagai Darus Salam, yaitu kawasan damai, selama umat Islam diperbolehkan oleh penguasa kolonial menjalankan syariat Islam.

Bagaimana membaca dua sebutan ini?

Bagian ini adalah analisis penulis. Kedua sumber sama-sama berasal dari lingkungan NU, tetapi memakai istilah berbeda untuk Muktamar yang sama. Ada beberapa kemungkinan: yang pertama mengutip teks keputusan dan penjelasan Achmad Siddiq, sedangkan yang kedua adalah penuturan kemudian yang merangkum sikap NU dengan istilah lain. Saya belum menemukan dokumen asli keputusan Muktamar sehingga belum bisa memastikan. Yang jelas, dua istilah itu tidak otomatis bertentangan menurut penjelasan Achmad Siddiq: darul Islam di sini adalah penamaan keagamaan untuk wilayah, bukan bentuk negara.

Catatan sebagai pembaca kritis

  • Kolom opini, bukan dokumen keputusan. Ridwan menulis sebagai kolumnis dan anggota pengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah PBNU. Ia mengutip teks keputusan dan buku, yang belum saya baca langsung.
  • Penjelasan Achmad Siddiq adalah penafsiran dari dalam NU. Pihak lain bisa memahami istilah itu berbeda, dan istilah darul Islam juga dipakai dengan makna lain dalam sejarah Indonesia.
  • Saya mengoreksi tulisan sebelumnya. Pada tulisan 3 November saya menyebut Darus Salam berdasarkan penuturan Syeirazi saja. Setelah membaca kolom Ridwan, saya menambahkan bahwa teks keputusan yang dikutipnya memakai istilah darul Islam.
  • Pembacaan ini menyangkut tahun 1936. Pandangan NU tentang bentuk negara tentu berkembang kemudian, seperti yang kita lihat pada tulisan tentang Pancasila dan Munas 2019.

Postingan populer dari blog ini

Tujuan Blog Ini

Memilih Topik Skripsi: Belajar dari Dua Studi tentang Tren dan Kebaruan Penelitian Mahasiswa

Tips Skripsi Fikih Siyasah: Membedakan Sumber Primer dan Sekunder