Telaah dari Dalam Forum Bahtsul Masail NU: Keyakinan, Pernyataan, dan Status Warga Negara

Tiga hal menurut perumus bahtsul masail NU: keyakinan sebagai ranah akidah yang tidak dibahas Munas, pernyataan sebagai soal etika berbicara, dan status warga sebagai muwathin.


Tulisan ini adalah telaah dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Sumbernya adalah dua tulisan dari lingkungan bahtsul masail NU: penjelasan seorang perumus keputusan dan artikel jurnal oleh seorang peserta forum. Karena keduanya berasal dari dalam NU, tulisan ini menunjukkan bagaimana NU menjelaskan keputusannya sendiri, bukan penilaian pihak luar.

Pada tulisan sebelumnya kita melihat bahwa keputusan Munas NU 2019 sering dijelaskan sebagai persoalan status kewarganegaraan, bukan akidah. Kali ini kita membaca langsung penjelasan dari dalam forum bahtsul masail: apa yang sebenarnya ditanyakan, bagaimana perumusnya membedakan keyakinan dan pernyataan, dan bagaimana seorang peserta forum menguraikan alasannya.

Yang ditanyakan dan yang diputuskan

Menurut NU Online (2019), forum Bahtsul Masail Maudluiyah di Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar membahas pertanyaan tentang status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para kiai menyepakati bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di NKRI, status non-Muslim tidak termasuk dalam empat kategori kafir dalam kitab-kitab fikih klasik (harbi, mu'ahad, musta'man, dan dzimmi), melainkan warga negara (muwathin).

Keyakinan dan pernyataan: penjelasan seorang perumus

KH Afifuddin Muhajir, yang disebut NU Online sebagai salah satu tim perumus keputusan itu, menjelaskan dalam sebuah video yang ditranskripsikan di NU Online (2019):

  • Bahtsul masail itu tidak membahas apakah non-Muslim di Indonesia kafir atau bukan. Yang dibahas adalah kategori mereka, dan jawabannya adalah bahwa mereka bukan harbi, bukan mu'ahad, bukan musta'man, dan bukan dzimmi, karena definisi-definisi itu tidak bisa diterapkan pada non-Muslim di Indonesia.
  • Perlu dibedakan antara keyakinan dan pernyataan. Sesuatu yang wajib diyakini belum tentu patut dinyatakan. Kelompok yang dalam Al-Qur'an dinyatakan kafir wajib diyakini kafir, tetapi mengatakan "kamu kafir" kepada orang lain dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat plural yang sudah damai.
  • Karena itu perlu kalimat yang lebih santun, misalnya "non-Muslim", tanpa mengubah teks ayat. Ia menegaskan bahwa mengganti kata dalam "Qul yaa ayyuhal kaafirun" tidak boleh.
  • Ia juga mengutip sebuah kitab mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa seorang Muslim yang menyapa penganut Yahudi atau Majusi dengan "wahai si kafir", bila yang disapa keberatan, berdosa dan dapat dikenai hukuman ta'zir.

Alasan dari seorang peserta forum

Faeshol dan Khisni (2020), dalam artikel jurnal, menguraikan alasannya. Penulis pertama menyatakan hadir sebagai peserta dalam bahtsul masail pra-Munas dan Munas 2019. Poin-poin utamanya:

  1. Keputusan ini dibaca sebagai koreksi atas penerapan, bukan atas konsep fikih. Forum bahtsul masail sebelumnya pernah memutuskan bahwa non-Muslim di Indonesia berstatus harbi fi dzimmatit ta'min (harbi yang mendapat jaminan keamanan), antara lain pada forum tahun 1998 di Tulungagung dan 2006 di Pasuruan. Munas 2019 menyatakan bahwa empat kategori itu tetap ada sebagai konsep dalam mazhab, tetapi tidak tepat diterapkan pada non-Muslim di Indonesia.
  2. Asal-usul empat kategori. Menurut penulis, pembagian empat kategori itu dipengaruhi konteks pembagian dunia menjadi darul Islam dan darul kufr serta konteks penaklukan wilayah. Penulis menilai konteks itu berbeda dengan Indonesia: Islam datang ke Nusantara lewat dakwah damai, dan negara didirikan bersama oleh semua unsur bangsa tanpa menjadikan Islam sebagai dasar negara.
  3. Perbandingan dengan Madinah. Penulis menilai Indonesia lebih dekat pada konteks Madinah di awal kedatangan Nabi, ketika warga Yahudi dalam Piagam Madinah tidak dikenai kewajiban jizyah.
  4. Pernyataan seorang tokoh NU. Artikel itu mengutip KH Sahal Mahfudh yang pada 2010 menyatakan bahwa produk fikih yang tidak melahirkan keadilan perlu ditinggalkan, termasuk pandangan fikih siyasah klasik yang menempatkan non-Muslim sebagai warga kelas dua.
  5. Fatwa tidak mengikat. Penulis mencatat bahwa fatwa berbeda dengan putusan hakim, yang bersifat mengikat karena menjadi instrumen negara.

Catatan sebagai pembaca kritis

  • Kedua sumber berasal dari dalam forum. Seorang perumus dan seorang peserta menjelaskan keputusan yang mereka ikuti. Itu bernilai untuk memahami maksud mereka, tetapi bukan penilaian dari luar.
  • Penjelasan Muhajir adalah transkripsi video di media NU, bukan dokumen keputusan. Dokumen resmi Hasil-hasil Munas belum saya baca langsung.
  • Artikel jurnal mengakui keterbatasannya sendiri. Pada catatan kaki disebutkan bahwa hasil resmi Munas belum diterbitkan ketika artikel ditulis, dan penulis memakai bahan draf pembahasan. Bahasa Inggris artikel itu juga terkadang sulit dipahami, sehingga beberapa istilah perlu diperiksa ke sumber aslinya.

Postingan populer dari blog ini

Tujuan Blog Ini

Memilih Topik Skripsi: Belajar dari Dua Studi tentang Tren dan Kebaruan Penelitian Mahasiswa

Tips Skripsi Fikih Siyasah: Membedakan Sumber Primer dan Sekunder