Telaah: Apa yang Diputuskan Munas NU 2019 tentang Status Non-Muslim

Tiga poin keputusan Munas NU 2019 menurut kolumnis NU Online: empat kategori klasik tidak dipakai, istilah muwathin, dan perbedaan pada penerapan.


Tulisan ini adalah telaah dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Ia merangkum penjelasan seorang kolumnis NU Online tentang keputusan Munas NU 2019 dan menambahkan catatan dari jurnal yang sudah saya ringkas sebelumnya. Ini bukan dokumen resmi PBNU dan bukan satu-satunya sudut pandang.

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2019 di Banjar tentang status non-Muslim sering dibicarakan tetapi jarang dibaca teksnya. Karena itu saya ingin memisahkan tiga hal: apa isi keputusannya, di mana letak perbedaannya dengan keputusan terdahulu menurut penulis NU, dan apa yang belum dijawab.

Apa yang diputuskan

Menurut Muzammil (2022), kolumnis NU Online yang juga Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah, Munas NU 2019 menyatakan bahwa non-Muslim di Indonesia tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari empat kategori kafir yang dikenal dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, yaitu dzimmi, musta'man, mu'ahad, dan harbi. Munas memilih sebutan muwathin, yaitu warga negara yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan warga negara lain. Rujukan yang ia sebut adalah dokumen Hasil-hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, halaman 54-55.

Perbedaan dengan keputusan terdahulu

Muzammil (2022) menyebut bahwa keputusan ini juga dapat dimaknai sebagai koreksi terhadap beberapa forum bahtsul masail NU sebelumnya yang memakai kerangka empat kategori. Alur argumen forum-forum itu, menurutnya, bermula dari status hukum Indonesia sebagai darul Islam. Dari situ warga non-Muslim tidak dapat dimasukkan ke kategori musta'man atau mu'ahad, karena keduanya untuk warga atau negara asing. Jika dimasukkan sebagai dzimmi, banyak syarat tidak terpenuhi, misalnya kewajiban jizyah. Karena itu mereka diberi status harbi. Forum-forum itu merujuk antara lain pada fatwa Syekh Ismail Zain al-Yamani dalam Qurratul 'Ain, yang juga menekankan kaidah bahwa menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan, sehingga sikap memusuhi secara terang-terangan harus dipertimbangkan.

Menurut Muzammil, perbedaan antara fatwa itu dan Munas 2019 bukan perbedaan konsep fikih, melainkan perbedaan dalam tahqiqul manath, yaitu penerapan sebuah konsep fikih atas objek hukum. Munas berpendapat bahwa warga non-Muslim dalam negara Indonesia tidak memenuhi definisi empat kategori itu. Ia mengilustrasikannya dengan perbedaan para ulama tentang hukum belut, yang ternyata berasal dari perbedaan akurasi pengetahuan tentang pola hidup belut dan bukan dari perbedaan konsep.

Apa yang tidak diputuskan

Pada ringkasan jurnal Rabu lalu, beberapa tokoh NU dalam artikel Pikri dkk. (2021) menegaskan bahwa keputusan itu tidak menyentuh ranah akidah. Dalam ranah akidah, kategori teologis disebut tidak berubah. Yang dibahas adalah status kewarganegaraan.

Catatan sebagai pembaca kritis

  • Sumbernya kolumnis, bukan dokumen resmi. Muzammil menulis sebagai kolumnis di situs NU Online. Saya belum membaca langsung dokumen Hasil-hasil Munas yang ia rujuk, dan tulisan yang saya baca adalah bagian pertama dari tulisan bersambung.
  • Ia menjelaskan alur, bukan menilai semua pihak. Tulisan ini menjelaskan bagaimana perbedaan itu dipahami dari dalam lingkungan NU. Pihak luar NU dan sebagian kalangan di dalamnya tentu bisa memahami berbeda.
  • Perbedaan terdahulu tetap menunjukkan keragaman di dalam NU. Dengan menyebut bahwa ada forum sebelumnya yang sampai pada kesimpulan lain, tulisan itu sendiri memperlihatkan bahwa pandangan di lingkungan NU berkembang dan tidak selalu seragam.
  • Pertanyaan yang tetap terbuka. Pikri dkk. (2021) mencatat bahwa belum jelas apakah forum internal umat Islam termasuk "ruang publik" untuk aturan tidak memakai sebutan kafir, dan bahwa sebagian peneliti menafsirkan keputusan ini sebagai bagian dari konteks politik. Itu tafsir mereka, bukan pernyataan NU.

Untuk mahasiswa PAI

Renungan dari penulis. Contoh belut itu membantu membedakan dua pertanyaan yang sering tercampur: apakah konsep fikih ini benar, dan apakah ia tepat diterapkan pada kasus ini. Di kelas, pemisahan seperti itu bisa melatih siswa berdiskusi tanpa saling menuduh, sambil tetap menyebut sumber dan siapa yang berpendapat.

Daftar Pustaka

Muzammil, M. F. (2022, 19 September). Tahqiqul manath keputusan bahtsul masail Munas NU 2019 tentang status non muslim di Indonesia - Bagian 1. NU Online. https://nu.or.id/bahtsul-masail/tahqiqul-manath-keputusan-bahtsul-masail-munas-nu-2019-tentang-status-non-muslim-di-indonesia-bagian-1-GdmLS

Pikri, Z., Syadzali, A., & Amaly, N. (2021). Warga negara, bukan kafir: Wacana status non-Muslim di Indonesia dalam situs-situs NU. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 20(1), 95–115. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/12497/3840/33027

Postingan populer dari blog ini

Tujuan Blog Ini

Memilih Topik Skripsi: Belajar dari Dua Studi tentang Tren dan Kebaruan Penelitian Mahasiswa

Tips Skripsi Fikih Siyasah: Membedakan Sumber Primer dan Sekunder