Ringkasan Jurnal: Munas NU 2019 dan Istilah "Kafir", Dua Ranah yang Sering Tercampur

Dua ranah dalam pembahasan Munas NU 2019: ranah akidah yang tidak dibahas dan ranah kewarganegaraan yang membahas status non-Muslim sebagai warga negara.


Tulisan ini adalah ringkasan jurnal dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Saya membaca artikel lengkapnya. Isinya menjelaskan bagaimana NU menyampaikan pandangannya sendiri, dan itu hanya satu perspektif dalam perdebatan tentang agama dan negara.

Identitas jurnal

Pikri, Z., Syadzali, A., & Amaly, N. (2021). Warga negara, bukan kafir: Wacana status non-Muslim di Indonesia dalam situs-situs NU. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 20(1), 95–115.

Latar belakang

Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kota Banjar tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2019, Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah mengusulkan agar sebutan "kafir" bagi warga Indonesia nonmuslim diganti menjadi "muwathinun" (warga negara). Usul ini memicu reaksi beragam. Sebagian pihak menuduh NU mengubah istilah akidah dan Al-Qur'an. Para penulis jurnal ini mengkaji bagaimana situs-situs NU menjelaskan dan membela keputusan tersebut.

Metode

Penulis menelusuri tulisan di situs milik NU dengan kata kunci "non muslim" dan "kafir" lewat pencarian lanjutan Google, dengan rentang waktu Februari sampai April 2019. Tiga situs yang paling banyak membahasnya dipilih: nu.or.id, Islami.co, dan Bangkitmedia.com. Jumlah tulisan yang dianalisis tidak disebutkan dalam artikel.

Temuan utama

  • Apa yang dibahas. Menurut para peserta sidang yang dikutip, pertanyaannya adalah status non-Muslim dalam negara bangsa. Fikih klasik menyediakan empat kategori: kafir harbi, dzimmi, mu'ahad, dan musta'man. Para peserta menilai tidak satu pun cocok untuk non-Muslim di Indonesia, sehingga statusnya adalah warga negara (muwathin).
  • Apa yang tidak dibahas. Beberapa tokoh NU dalam artikel ini menegaskan bahwa keputusan itu tidak menyentuh akidah. Dalam ranah akidah, non-Muslim tetap dipandang kafir secara teologis. Yang dianjurkan adalah tidak menyapa mereka dengan "hai kafir" di ruang publik, karena dinilai tidak bijak dan secara etika komunikasi kurang tepat. Mereka juga menegaskan bahwa istilah majemuk seperti "kafir dzimmi" tidak boleh dipotong menjadi "kafir" saja.
  • Argumen yang dikemukakan. Argumen di situs-situs NU meliputi pemisahan ranah privat (keyakinan) dan publik (berbangsa dan bernegara), Indonesia sebagai negara bangsa yang berdasar kesepakatan dan bukan negara Islam, serta nilai demokrasi seperti kesetaraan. Sebagai pembanding, para penulis kutipan menyebut Piagam Madinah.
  • Kesimpulan penulis jurnal. Menurut mereka, pandangan di situs NU menunjukkan kepemimpinan NU masih memperjuangkan ideologi yang toleran, mendukung demokrasi, dan menentang Indonesia menjadi negara Islam.

Catatan sebagai pembaca kritis

  1. Sumbernya situs milik NU. Dengan rancangan ini, penelitian menunjukkan bagaimana NU menyajikan dirinya. Ia tidak menunjukkan bagaimana masyarakat luas menerimanya, dan bukan pula teks resmi putusan Munas.
  2. Penulis menawarkan tafsir tentang maksud di balik keputusan. Mereka berpendapat bahwa "pretekstual"-nya adalah memberi jalan bagi calon kepala daerah atau presiden non-Muslim di masa depan agar tidak disebut kafir dalam kontestasi. Ini tafsir penulis dari konteks, bukan pernyataan NU. Jurnal tidak memuat bukti langsung bahwa itu tujuannya.
  3. Label klasifikasi. Artikel menyebut bahwa pandangan semacam ini diklasifikasikan Saeed (1999) sebagai perspektif "sekularis". Label itu berasal dari klasifikasi akademik dan penilaian penulis, dan belum tentu diterima oleh pihak NU sendiri.
  4. Pertanyaan yang dibiarkan terbuka. Penulis mencatat bahwa situs-situs NU belum jelas apakah forum yang hanya dihadiri umat Islam termasuk "ruang publik" untuk aturan tidak memakai sebutan kafir.
  5. Ada kritik terhadap NU dalam artikel yang sama. Bagian pendahuluan memuat penilaian sarjana lain, termasuk Menchik, Mietzner dan Muhtadi, bahwa sikap pluralis NU perlu dipertanyakan konsistensinya, serta keberadaan kelompok internal NU Garis Lurus yang menentang arah kepemimpinan. Itu penilaian para peneliti tersebut, dan perlu dibaca di sumber aslinya.
  6. Penulisan kurang rapi. Artikel menyatakan "tiga argumen" tetapi menguraikan empat butir, dan data belum dirinci jumlahnya. Penulis sendiri mengakui bahwa konsistensi pandangan itu masih perlu diteliti lebih lanjut.

Untuk mahasiswa PAI

Bagian ini adalah renungan dari penulis. Salah satu pelajaran dari artikel ini adalah pentingnya membedakan ranah ketika membahas suatu istilah: apakah yang dibicarakan akidah, fikih ibadah, atau status kewarganegaraan. Di kelas PAI, memisahkan ranah itu dengan jelas dapat membantu siswa memahami bahwa satu perdebatan bisa muncul karena orang membicarakan ranah yang berbeda. Tetapi guru juga perlu menjelaskan bahwa ada pihak yang menilai pemisahan itu berbeda, dan menyebut sumber masing-masing.

Postingan populer dari blog ini

Tujuan Blog Ini

Memilih Topik Skripsi: Belajar dari Dua Studi tentang Tren dan Kebaruan Penelitian Mahasiswa

Tips Skripsi Fikih Siyasah: Membedakan Sumber Primer dan Sekunder