Peta Istilah Fikih Siyasah: dari Darul Islam sampai Darul Ahdi wa Syahadah

Peta istilah fikih siyasah: tiga istilah klasik (darul Islam, darul harb, darul sulh) menuju dua rumusan kontemporer (darul amn wa sulh dan darul ahdi wa syahadah).


Tulisan ini adalah telaah pengantar dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Tujuannya memetakan istilah, bukan menilai benar atau salahnya suatu pandangan.

Mulai pekan ini, blog ini membahas fikih kenegaraan atau fikih siyasah. Sebelum membahas pandangan tertentu, ada baiknya kita mengenali dulu istilah-istilah yang dipakai. Banyak perdebatan tentang agama dan negara bermula dari istilah yang dipahami berbeda-beda.

Istilah klasik: pembagian "dar"

Dalam khazanah fikih siyasah klasik dikenal pembagian wilayah menggunakan kata dar (negeri), seperti darul Islam, darul harb, dan darul sulh (Iqbal, 2016, sebagaimana dikutip dalam Kurniawan & Hayat, 2025). Pembagian ini lahir dari konteks sejarah tertentu. Rincian definisi tiap istilah dan perbedaan pendapat ulama tentangnya belum saya telusuri dari sumber primer, jadi bagi yang ingin memperdalam, buku Iqbal (2016) tentang fiqh siyasah bisa menjadi titik awal.

Rumusan kontemporer

Artikel yang saya baca menyebut dua rumusan yang lebih baru:

  1. Darul amn wa sulh (wilayah damai dan perjanjian). Menurut artikel tersebut, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa negara bangsa modern dapat dikategorikan demikian selama memberi kebebasan beragama dan keadilan bagi semua warganya (Fahmi & Usman, 2023, sebagaimana dikutip dalam Kurniawan & Hayat, 2025).
  2. Darul ahdi wa syahadah (negeri perjanjian dan kesaksian). Rumusan ini dihasilkan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015. Darul ahdi menyatakan Indonesia sebagai hasil konsensus para pendiri bangsa. Konsensus itu, dalam perspektif agama, dipandang sebagai mitsaqan ghalizha atau perjanjian agung yang wajib dijaga, dengan rujukan pada QS. Al-Ma'idah ayat 1 tentang menunaikan akad. Darus syahadah menekankan bahwa umat Islam tidak cukup menerima negara, tetapi juga memberi kesaksian lewat kontribusi nyata, dengan rujukan pada QS. Ali Imran ayat 110 (Kurniawan & Hayat, 2025).

Catatan sebagai pembaca

  • Sudut pandang artikelnya. Artikel ini ditulis dari dalam perspektif Muhammadiyah. Artikel itu menyebut rumusan ini sebagai jalan tengah antara dua kecenderungan yang disebutnya ekstrem, yaitu pihak yang ingin menggantikan dasar negara dengan ideologi agama secara formalistik dan pihak yang ingin memisahkan agama dari kehidupan publik. Itu penilaian penulis artikel, bukan kesepakatan semua pihak, dan pihak-pihak yang dimaksud mungkin menggambarkan diri mereka dengan cara yang berbeda.
  • Ini hanya dua rumusan. Pandangan lain tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, termasuk dari Nahdlatul Ulama dan kalangan lain, akan kita lihat pada tulisan-tulisan berikutnya.
  • Tentang sumbernya. Artikel ini terbit di jurnal program studi Pendidikan Agama Islam (El-Ta'dib, terakreditasi SINTA 5) dan penulisnya mahasiswa magister. Sebagian isinya bersifat normatif dan advokatif, bukan penelitian empiris. Istilah-istilah klasik di dalamnya pun hanya disebut ringkas.

Untuk mahasiswa PAI

Bagian ini adalah pertanyaan renungan dari penulis. Bagaimana istilah-istilah ini sebaiknya dijelaskan di kelas Pendidikan Agama Islam, agar siswa memahami bahwa ada beragam rumusan, mengenal sumber rujukan masing-masing, dan tetap menjaga adab dalam berbeda pendapat?

Daftar Pustaka

Kurniawan, M. I., & Hayat, M. (2025). Persepsi Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Jurnal El-Ta'dib, 5(2), 219–225. https://doi.org/10.36085/el-tadib.v5i2.9507

Postingan populer dari blog ini

Tujuan Blog Ini

Memilih Topik Skripsi: Belajar dari Dua Studi tentang Tren dan Kebaruan Penelitian Mahasiswa

Tips Skripsi Fikih Siyasah: Membedakan Sumber Primer dan Sekunder