Lima Titik Sikap Kebangsaan NU: dari Darus Salam (1936) sampai Trilogi Ukhuwah (1987)
Tulisan ini adalah telaah dari seorang mahasiswa S1 Pendidikan Agama Islam. Ia merangkum bagaimana tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) menggambarkan sikap organisasinya terhadap negara. Ini satu perspektif, dan bukan seluruh pandangan tentang agama dan negara di Indonesia.
Bulan ini blog ini membahas fikih kenegaraan dengan fokus pada penilaian NU. Sebagai langkah pertama, kita lihat dulu lintasan sikap NU terhadap negara. Rangkuman berikut berasal dari penjelasan M. Kholid Syeirazi, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), yang dikutip oleh Pikri, Syadzali, dan Amaly (2021) dalam penelitian mereka tentang wacana status non-Muslim di situs-situs NU. Jadi ini penuturan seorang tokoh NU yang dikutip peneliti, bukan dokumen resmi yang saya baca langsung.
Lima titik dalam lintasan sikap NU
- 1936: Nusantara sebagai Darus Salam. Dalam Muktamar di Banjarmasin yang dipimpin Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari, diputuskan bahwa Nusantara adalah Darus Salam (kawasan damai), yaitu selama umat Islam diperbolehkan penguasa kolonial menjalankan syariat Islam.
- 1945: Setuju NKRI berdasarkan Pancasila. KH Hasyim Asy'ari disebut menyetujui NKRI berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan Islam, lalu NU menggalang Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan.
- 1953: Pengakuan keabsahan pemerintahan Soekarno. NU mengakui keabsahan kepemimpinan Soekarno secara fikih dengan julukan Waliyyul Amr ad-Dlaruri bis Syaukah.
- 1983-1984: NKRI final. NU menegaskan bahwa NKRI final bagi perjuangan umat Islam.
- 1987: Trilogi ukhuwah. NU memperkenalkan tiga bentuk persaudaraan: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah/insaniyah.
Menurut Syeirazi, keputusan Munas NU tahun 2019 tentang status non-Muslim bukan hal baru, melainkan kelanjutan dari visi kebangsaan yang telah ditanamkan sejak tahun-tahun itu (dikutip dalam Pikri dkk., 2021).
Catatan sebagai pembaca kritis
- Penutur dan sumbernya berasal dari lingkungan NU. Syeirazi adalah pengurus ISNU dan tulisannya dimuat di media yang berafiliasi dengan NU. Itu sah sebagai cara NU menjelaskan dirinya, tetapi bukan penilaian pihak luar.
- Ini rangkuman, bukan sumber primer. Saya belum membaca langsung keputusan Muktamar 1936 atau Munas 1983-1984. Bagi yang ingin memastikan, rujukan primernya adalah dokumen hasil Muktamar dan Munas NU.
- Sejarahnya punya nuansa lain. Pikri dkk. (2021) juga mencatat bahwa pada perumusan konstitusi di awal kemerdekaan, usul agar presiden harus beragama Islam datang dari Abdul Wahid Hasyim, wakil NU, meskipun usul itu tidak mencapai kesepakatan. Sikap organisasi sebesar NU memang berkembang dan tidak selalu seragam.
- Ada penilaian kritis dari sarjana lain. Pikri dkk. (2021) menyebut bahwa sebagian peneliti mempertanyakan apakah sikap pluralis NU merupakan prinsip yang konsisten atau juga dipengaruhi pertimbangan politik, dan bahwa dalam tubuh NU sendiri ada faksi yang menentang arah kepemimpinan. Pembahasan lebih lanjut akan hadir di tulisan berikutnya.
- Beda dengan rumusan lain. Istilah Darus Salam berbeda dari rumusan darul ahdi wa syahadah dalam tulisan Senin lalu. Membandingkan keduanya secara adil butuh sumber yang lebih lengkap dan akan dibahas kemudian.
Untuk mahasiswa PAI
Pertanyaan renungan dari penulis. Bila tokoh-tokoh yang kita baca berasal dari satu kelompok, bagaimana kita tetap adil dalam menyampaikannya di kelas, yaitu menyebut siapa yang berbicara dan menyediakan ruang bagi pandangan lain?
Daftar Pustaka
Pikri, Z., Syadzali, A., & Amaly, N. (2021). Warga negara, bukan kafir: Wacana status non-Muslim di Indonesia dalam situs-situs NU. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 20(1), 95–115. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/12497/3840/33027
